SEMARANG, HADILA — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan surat keterangan tidak mampu (SKTM) akan dihapus dari salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada 2019.
“Saat ini kami sedang menggodok peraturan gubernur tentang hal itu kemudian disosialisasikan kepada masyarakat di 13 cabang Dinas Pendidikan di seluruh Jateng,” katanya saat dialog interaktif “Mas Ganjar Menyapa” di Puri Gedeh, Semarang, Selasa (8/1/2019).
Terkait dengan Pergub PPDB tersebut, Ganjar seperti dilansir Kantor Berita Antara mengungkapkan jika saat ini sedang dibahas dan akan dicocokkan dengan permendikbud yang juga sedang ada perubahan.
Selain itu, upaya yang saat ini dilakukan adalah menyosialisasikan kepada wali murid, kepala desa, dinas sosial, kepolisian serta masyarakat luas mengenai hal tersebut.
Mantan anggota DPR RI itu, mengungkapkan maraknya kasus SKTM palsu pada PPDB tahun lalu menjadi alasan penghapusan SKTM karena membuat dunia pendidikan tercoreng dengan tindakan-tindakan demoralisasi para orang tua calon siswa, di mana ada yang kaya tetapi mengaku miskin hanya demi bisa menyekolahkan anaknya di sekolah favorit.
Kendati SKTM segera dihapus, Ganjar memberikan jaminan kepada para siswa miskin agar tetap bisa bersekolah dan dibiayai pemerintah.
“Kami jamin siswa miskin tetap bisa sekolah, namun mohon maaf anda tidak bisa sekolah sesuai keinginan, silakan sekolah sesuai tempat sesuai nilai dan prestasi akademikmu, nanti negara akan memberikan biaya,” ujarnya.
Ganjar menyebutkan Pemprov Jateng telah memberikan bantuan untuk siswa miskin dari Rp700 ribu per anak menjadi Rp1 juta per anak.
“Jumlah itu akan terus kami tingkatkan, jadi penghapusan SKTM ini jangan membuat orang tua siswa yang benar-benar miskin menjadi resah. Kami akan tetap menjamin anak miskin bisa sekolah di Jawa Tengah,” katanya.
Selain penghapusan SKTM, Pemprov Jateng juga terus meningkatkan kualitas sekolah-sekolah di Jateng sehingga ke depannya tidak ada lagi sekolah terfavorit karena semua sekolah akan dijadikan favorit.
“Akan kami perbaiki semuanya, baik dari segi metode belajar mengajar, sarana pendukung minimal serta tenaga pengajar yang profesional. Guru-guru sekolah pinggiran bisa saja disekolahkan ke luar negeri untuk menambah pengalaman, serta guru-guru berprestasi akan disebar di beberapa sekolah agar terjadi pemerataan,” ujarnya. (***)
